Pemerintah melalui Kementrian Pemuda dan Olahraga (Menegpora) telah melakukan langkah yang tepat. Toh, Persiba juga telah menganggap bahwa kongres di Pekanbaru, Riau, telah melahirkan keputusan.
Ketua Umum Persiba Balikpapan Syahril HM. Taher menuturkan, dalam statuta pemerintah memang diharamkan untuk mengintervensi kepengurusan organisasi sepakbola. Namun, harus dilihat kondisinya. PSSI membatalkan secara sepihak kongres di Pekanbaru. Padahal, sebanyak 78 klub yang memiliki hak suara sah menginginkan agar kongres jalan terus. Nah, ini memberikan preseden buruk bagi PSSI dan pemerintah.
Selain itu, berbagai masalah yang terjadi saat pelaksanaan kongres juga membuat anggapan orang terhadap PSSI semakin buruk. Misalnya, soal hak suara yang sebelum ditetapkan 100 belakangan menjadi 108 pemilik suara. Lalu masalah kartu tanda pengenal yang tak dibagikan secara merata kepada seluruh pemilik suara. Ini menandakan bahwa PSSI tidak transparan. Padahal, orang-orang menuntut agar organisasi olahraga yang paling digemari ini harus bersikap transparan.
“Bayangkan saja, begitu kongres dibuka, kita belum sempat masuk. Lalu di dalam tiba-tiba ada keputusan bahwa kongres dibatalkan. Ini ada apa. Padahal ‘kan FIFA meminta agar kongres berlangsung tepat waktu. Nah, semua masalah itulah yang kemudian membuat klub merasa perlu untuk mengambil langkah. Apalagi klub ini adalah pemilik suara sah. Jadi menurut saya, keputusan yang dihasilkan oleh klub tak bisa dibatalkan,” tutur Syahril.
Syahril melanjutkan, sikap pemerintah yang mengambil alih semua kegiatan di bawah naungan PSSI seperti kompetisi Indonesia Super Liga (ISL), Divisi Utama dan kompetisi lain di bawahnya dilakukan bukan tanpa kajian. Pastinya ada alasan yang tepat sehingga tindakan itu dilakukan. Yang pasti, menurut dia, pemerintah pasti sudah mempertimbangkan kepentingan para masyarakat bola.
“Pemerinta pasti tidak akan merugikan rakyat bola yang terlibat di dalam kompetisi. Langkah pengambilalihan itu pasti sudah dipikirkan dengan matang sebab dan akibat yang akan ditimbulkannya. Siapa lagi yang mesti kita ikuti kalau bukan pemerintah,” ucapnya.
Sekarang, kata Syahril, yang harus dilakukan adalah menunggu. Semua masyarakat bola Indonesia hanya perlu menunggu jawaban dari FIFA terkait hasil kongres yang dilakukan 78 klub pemilik suara di Pekanbaru. FIFA, ujar Syahril, pastinya tidak buta dengan kondisi yang terjadi. Mereka paham kondisi dan situasi. Jadi, keputusan dari FIFA mengenai hasil kongres itu akan menjadi acuan untuk langkah perbaikan sepakbola Indonesia.
“FIFA pun secara tegas mengatakan bahwa mereka belum sempat datang ke lokasi kongres. Sebelum utusan FIFA datang ke lokasi kongres, pengurus PSSI bilang bahwa kongres ricuh dan utusan FIFA jangan datang ke lokasi kongres karena situasinya berbahaya. Jadi, pernyataan bahwa kongres ricuh bukan dari FIFA, tapi dari pengurus PSSI,” tegasnya.
Nah, Syahril juga menyorongkan kesiapan Balikpapan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kongres pemilihan Ketua Umum PSSI. Sebelumnya, Balikpapan pernah disebut-sebut menjadi tuan rumah perhelatan kongres pemilihan Komisi Pemilihan dan Komisi Banding. Sekarang, Syahril menyatakan bahwa Balikpapan siap menghelat kongres pemilihan Ketua Umum.
“Letak kotanya strategis. Balikpapan juga sangat aman dan kondusif,” tutur Syahril, lantas tersenyum.(qra)
0 komentar:
Posting Komentar